10 PRINSIP PEMASYARAKATAN

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Kamis, 31 Oktober 2013

Pembukaan Sosialisasi Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak, serta Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

Pelaksanaaan Sosialisasi Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak, serta Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Drs. YON SUHARYONO, Bc.IP., SH., M.Si serta Kepala Divisi Pemasyarakatan A. YUSPAHRUDDIN BH, BC.IP, SH,MH.

Dalam pembukaan ini kepala kantor wilayah mengharapkan dengan acara ini para petugas dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik guna untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik.

Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan guna membangun petugas pemasyarakatan yang profesional dan dapat berkompeten dalam menjalankan tugas memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, membantu mengendalikan fungsi-fungsi organic yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat, Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada di masyarakat.

Rabu, 09 Oktober 2013

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PEMASYARAKATAN 2013

Langganan: Postingan (Atom)

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PEMASYARAKATAN

KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN

IKA YUSANTI, Bc. IP., S.H., M.Si
NIP.197112071993032002

Ka. Bid. PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

HERY SUHASMIN, Amd.IP, SH, MH

NIP.197009061996031001

KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA DAN KEAMANAN

GUNAWAN SUTRISNADI, Bc.IP., Sos., MM

NIP.196804251991031001

KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJASAMA

ROSILAWATI, S.Pd

NIP.197110131994032001

KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN TAHANAN, PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI

MUHAMAD NUR, SH

NIP.196808061997031001

KEPALA SUB BIDANG BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK

HASTONO, Amd.IP

NIP.197011111990031002

Ka. Sub. Bid PENGELOLAAN BARANG SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN

SRI AZRIANITA, SE

NIP.197008141998032001