Blogger news

Pages

Rabu, 01 Oktober 2014

STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PEMASYARAKATAN

Diposting oleh di 0 komentar

Selasa, 30 September 2014

STANDAR LAYANAN PEMASYARAKATAN

Diposting oleh di 0 komentar

Rabu, 03 September 2014

Rapat Pertama Kepala Divisi Pemasyarakatan Bengkulu



Rapat Pertama Kepala Divisi Pemasyarakatan Bengkulu       
Dengan peserta
1.      Kepala Divisi Pemasyarakatan ( Pemimpin Rapat )
2.      Kasubbid Bimkemaslatkespro
3.      Kasubbid Registrasi dan Statistik
4.      Kasubbid Perawatan dan Bina Khusus Narkotika
5.      Kasubbid Kamtib
            6.   Seluruh Staf Divisi Pemasyarakatan


Dalam Rapat ini yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan SUNAR AGUS,Bc.IP.,SH.,MH dengan Pejabat dan staf divisi Pemasyarakatan Kepala Divisi Pemasyarakatan mengulas kembali isi apel yag disampaikan oleh Ka.kanwil pada saat apel hari senin mengenai Disiplin Terhadap Integritas Pegawai Kewajiban  Masuk Kerja dan meningkatkan apel, Kepala Divisi Pemasyarakatan meminta gambaran keadaan Divisi Pemasyarakatan di Bengkulu dan menampung sumua aspirasi yang ada di Divisi Pemasyarakatan. Kepala divisi juga menginginkan agar semua pegawai di divisi pemasyarakatan agar dapat menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang diharapkan.

Diposting oleh di 0 komentar

Minggu, 08 Juni 2014

PERATURAN KEPEGAWAIAN



undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.pdf (168.24 kB)



undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.pdf (45.73 kB)
undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang ptun.pdf (139.49 kB)
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.pdf (192.00 kB)
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan ptun.pdf (125.42 kB)
undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang ptun.pdf

undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.pdf (168.24 kB)
undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.pdf (45.73 kB)
undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang ptun.pdf (139.49 kB)
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.pdf (192.00 kB)
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan ptun.pdf (125.42 kB)
undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang ptun.pdf

keputusan presiden nomor 71 tahun 1998 tentang bapek.pdf (41.68 kB)
keputusan presiden nomor67 tahun 1980 tentang bapek.pdf (42.63 kB)

peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pns.pdf (42.92 kB)
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai pns.pdf (90.85 kB)
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pns.pdf (79.02 kB)
peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik.pdf (29.58 kB)
peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pns.pdf (82.14 kB)
peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan perceraian.pdf (66.58 kB)
peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1966 tentang pemberhentian sementara pegawai negeri sipil.pdf (29.05 kB)
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian.pdf (82.80 kB)
peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns.pdf (285.01 kB)
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian.pdf (59.53 kB)
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan pns.pdf (31.60 kB)
keputusan presiden nomor 71 tahun 1998 tentang bapek.pdf (41.68 kB)
keputusan presiden nomor67 tahun 1980 tentang bapek.pdf (42.63 kB)
keputusan menpan nomor 1 tahun 1998 tentang tata kerja badan pertimbangan kepegawaian.pdf (42.46 kB)
keputusan menpan nomor 2 tahun 1981 tentang tata kerja badan pertimbangan kepegawaian.pdf (33.39 kB)
peraturan kepala bkn nomor 21 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.pdf (1.78 MB)
peraturan kepala bkn nomor 3 tahun 1999 tentang disiplin pegawai negeri sipil.pdf (339.11 kB)
surat edaran kepala bkn nomor 48 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pns.pdf (920.24 kB)
surat edaran kepala bkn nomor 23 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.pdf (2.73 MB)
surat edaran kepala bkn nomor 08 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pns.pdf (195.37 kB)
surat edaran kepala bkn nomor 503-bapek-s.1-2011 tahun 2011 tentang prosedur banding administratif.pdf (1.55 MB)
pokok-pokok peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns.pdf (4.37 MB)
pokok-pokok peraturan pemerintah nomor 24 tentang bapek.pdf (144.16 kB)
pokok-pokok peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian.pdf (59.79 kB)
tindakan administratif peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1966 tentang pemberhenatian sementara pns.pdf (51.71 kB)
tindakan administratif peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan pns.pdf (43.20 kB)
tindakan administratif peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pns.pdf (53.93 kB)
tindakan administratif peraturan pemerintah nomor 37 tentang larangan pns menjadi anggota parpol.pdf (39.42 kB)


TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2009

TENTANG PENJELASAN CUTI BERSALIN BAGI CPNS

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

 Kenaikan Pangkat PNS

TENTANG BATAS WAKTU PENERIMAAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN KENAIKAN PANGKAT PNS YANG MENUNJUKAN PRESTASI LUAR BIASA BAIKNYA

TENTANG PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PENGAWAS PEMILU

KENAIKAN PANGKAT DAN BUP BAGI PNS YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DILUAR INSTANSI INDUKNYA

PERUBAHAN ATAS PERKA BKN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA DUDANYA

 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN




Diposting oleh di 0 komentar

Rabu, 16 April 2014

Kumpulan Undang - undang



RUU Pemasyarakatan (Revisi Final) 289.65 KB
UU NO 12 TAHUN 2010 GERAKAN PRAMUKA 2010
UU NO 5 TAHUN 2010 PERUBAHAN UU NO 22_2002 GRASI 2010
UU NO 8 TAHUN 2010 CEGAH DAN BRANTAS TIN PID PENCUCIAN UANG 2010
UU NO 11 TAHUN 2010 CAGAR BUDAYA 2010
UU NO 5 TAHUN 2009 KONVENSI PID TRANSNASIONAL 2009
UU NO 40 TAHUN 2009 KEPEMUDAAN 2009
UU NO 50 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA UU NO 7_1989 PERADILAN UMUM 2009
UU NO 5 TAHUN 2009 KONVENSI TIN PID TRANSNASIONAL CRIME 2009
UU NO 15 TAHUN 2009 RATIFIKASI PENYL MIGRAN 2009
UU NO 49 TAHUN 2009 PERUBAHAN UU NO 2_1986 PERADILAN UMUM 2009
UU NO 48 TAHUN 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN 2009
UU NO 20 TAHUN 2009 GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 2009
UU NO 46 TAHUN 2009 PENGADILAN TIPIKOR 2009
UU NO 25 TAHUN 2009 PELAYANAN PUBLIK 2009
UU NO 11 TAHUN 2009 KESEJAHTERAAN SOSIAL 2009
UU NO 35 TAHUN 2009 NARKOTIKA 2009
UU NO 43 TAHUN 2009 KEARSIPAN 2009
UU NO 36 TAHUN 2009 KESEHATAN 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 2009
UU NO 24 TAHUN 2009 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 2009

UU NO 39 TAHUN 2008 KEMENTERIAN NEGARA 2008
UU NO 11 TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2008
UU NO 40 TAHUN 2008 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS 2008
UU NO 15 TAHUN 2008 BANTUAN TIMBAL BALIK MASALAH PIDANA 2008
UU NO 14 TAHUN 2008 KETERB INFORMASI PUBLIK 2008
UU NO 37 TAHUN 2008 OMBUDSMAN RI 2008
UU NO 20 TAHUN 2008 USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2008
UU NO 44 TAHUN 2008 PORNOGRAFI 2008
UU NO 11 TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2008
UU NO 43 TAHUN 2008 WILAYAH NEGARA 2008
UU NO 36 TAHUN 2008 PERUBAHAN UU NO7_1983 PAJAK PENGHASILAN 2008
UU NO 2 TAHUN 2008 PARTAI POLITIK 2008
UU NO 42 TAHUN 2008 PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES 2008
UU NO 17 TAHUN 2007 RPJPN 2005-2025 2007
UU NO 24 TAHUN 2007 PENANGGULANGAN BENCANA 2007
UU NO 30 TAHUN 2007 ENERGI 2007
UU NO 40 TAHUN 2007 PERSEROAN TERBATAS 2007
UU NO 29 TAHUN 2007 PEMPROV DKI SBG IBUKOTA NEGARA RI 2007
UU NO 21 TAHUN 2007 PEMBERANTASAN TIPID PERDAGANGAN ORANG 2007
UU NO 26 TAHUN 2007 PENATAAN RUANG 2007
UU NO 43 TAHUN 2007 PERPUSTAKAAN 2007
UU NO 17 TAHUN 2007 LAMPIRAN RPJPMN.pdf 2007
UU NO 6 TAHUN 2006 KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME 1999 2006
UU NO 12 TAHUN 2006 KEWARGANEGARAAN RI 2006
UU NO 15 TAHUN 2006 BPK 2006
UU NO 19 TAHUN 2006 WATIMPRES 2006
UU NO 16 TAHUN 2006 SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2006
UU NO 13 TAHUN 2006 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 2006
UU NO 7 TAHUN 2006 KONVENSI PBB ANTI KORUPSI 2003 2006
UU NO 12 TAHUN 2005 RATIFIKASI KOVENAN ICCPR 2005
UU NO 14 TAHUN 2005 GURU DAN DOSEN 2005
UU NO 11 TAHUN 2005 RATIFIKASI KOVENAN ECOSOC 2005
UU NO 25 TAHUN 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2004
UU NO 23 TAHUN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 2004
UU NO 16 TAHUN 2004 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2004
UU NO 22 TAHUN 2004 KOMISI YUDISIAL 2004
UU NO 5 TAHUN 2004 PERUBAHAN UU NO 14_1985 MAHKAMAH AGUNG 2004
UU NO 29 TAHUN 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN 2004
UU NO 27 TAHUN 2004 KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI 2004
UU NO 1 TAHUN 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA 2004
UU NO 25 TAHUN 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2004
UU NO 7 TAHUN 2004 SUMBER DAYA AIR 2004
UU NO 31 TAHUN 2004 PERIKANAN 2004
UU NO 18 TAHUN 2003 ADVOKAT 2003
UU NO 24 TAHUN 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI 2003
UU NO 20 TAHUN 2003 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 2003
UU NO 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN 2003
UU NO 31 TAHUN 2002 PARTAI POLITIK 2002
UU NO 30 TAHUN 2002 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2002
UU NO 22 TAHUN 2002 GRASI 2002
UU NO 28 TAHUN 2002 BANGUNAN GEDUNG 2002
UU NO 23 TAHUN 2002 PERLINDUNGAN ANAK 2002
UU NO 15 TAHUN 2002 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 2002
UU NO 3 TAHUN 2002 PERTAHANAN NEGARA 2002
UU NO 2 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA RI 2002
UUD 45 PERUBAHAN KEEMPAT 2002
UU NO 32 TAHUN 2002 PENYIARAN 2002
UU NO 19 TAHUN 2002 HAK CIPTA 2002
UU NO 20 THN 2001 PERUB UU NO 31 THN 1999 PEMBR TIPIKOR 2001
UU NO 16 TAHUN 2001 YAYASAN 2001
UU NO 15 TAHUN 2001 MEREK 2001
UU NO 14 TAHUN 2001 PATEN 2001
UU 45 PERUBAHAN KETIGA 2001
UU 45 PERUBAHAN KEDUA 2000
UU NO 26 TAHUN 2000 PENGADILAN HAM 2000
UU NO 18 TAHUN 1999 JASA KONSTRUKSI 1999
UU No 34 Tahun 1999 1999
UU NO 40 TAHUN 1999 PERS 1999
UU NO 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999
UU NO 39 TAHUN 1999 HAM 1999
UU NO 28 TAHUN 1999 PENYELENGG NEG YG BERSIH KKN 1999
UU NO 37 TAHUN 1999 HUBUNGAN LUAR NEGERI 1999
UU NO 43 TAHUN 1999 PERUBAHAN ATAS UU NO 8 TH 74 POKOK2 KEPEGAWAIAN 1999
UU NO 36 TAHUN 1999 TELEKOMUNIKASI 1999
UU NO 26 TAHUN 1999 PENCABUTAN TINPID SUBVERSI 1999
UU NO 43 TAHUN 1999 KEPEGAWAIAN PERUBAHAN UU NO 8 THN 1974 1999
UU NO 5 TAHUN 1997 PSIKOTROPIKA 1997
UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN 1995
UU NO 8 TAHUN 1974 KEPEGAWAIAN 1974
UU NO 3 TAHUN 1971 PEMBR TIPIKOR 1971
UUD 1945 1945
UUD 1945 1945
UUD 1945 DAN PERUBAHAN I,II,III DAN IV 1945






Diposting oleh di 0 komentar
Langganan: Postingan (Atom)